E-Commerce Disuruh Transparan Perlihatkan Pajak Import di Transaksi

0 Comment


Kementerian Keuangan minta aktor e-commerce tampilkan pajak import dalam tiap transaksi. Hal itu dikerjakan untuk tingkatkan transparansi transaksi digital,

Direktur Jenderal Bea serta Cukai (DJBC) Kemenkeu, Heru Pambudi menjelaskan, sejauh ini beberapa barang yang di jual di toko online belum tampilkan nilai pajak yang dipakai pada barang itu. Karena itu, Heru mereferensikan, supaya industri e-commerce tempelkan pajak import yang dipakai di tiap barang.

“Contohnya, satu orang beli barang pada harga Rp100, serta masuk dalam produk import, lantas dipakai pajak Rp10. Karena itu saat orang itu lakukan transaksi online serta di-klik, karena itu langsung ada pungutan Rp10, ditambah lagi pada harga. Ini penting, akan ada transparansinya,” kata Heru di Jakarta, Sabtu 14 September 2019.

Baca juga : BAGAIMANA SKEMA AI MENGERTI NILAI-NILAI MANUSIA?

Dengan begitu, bea cukai tak perlu menagih-nagih , cuma mengatur clearance barang itu. Menurut Heru, pungutan pajak sebesar 10 persn bukan hal baru di dunia e-commerce. Tetapi, saran Kemenkeu ialah tempelkan langsung harga transaksi serta harga pajak yang dipakai pada barang itu itu.

Dalam Ketentuan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.010/2018 mengenai Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Lewat Skema Elektronik (e-commerce), di klausal 5 tertera bertambahnya nilai yang terutang sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan barang terkena pajak (BKP) atau layanan terkena pajak (JKP).

Klausal 9 mengatakan pengenaan pajak bertambahnya nilai ini dikerjakan lewat skema elektronik (e-commerce) berbentuk online retail, classified ads, daily deals atau sosial media. Heru minta industri e-commerce mengaplikasikan transparansi pajak import dalam setiap transaksi. PMK Nomor 210 ini mulai berlaku pada 1 April 2019.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *