Kota Padang Dikenai Pajak Jika Belanja Barang KW

0 Comments


Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, akan memberi sangsi pada masyarakat yang belanja di tempat terlarang seperti trotoar serta sarana umum lain yang bukan ditujukan buat tempat berjualan.

“Untuk fundamen hukumnya saya telah tugaskan Satpol PP mengulas koreksi perda keteraturan umum hingga bukan sekedar penjual, orang yang belanja di tempat terlarang juga dapat dikenai sangsi,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi di Padang, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, hal tersebut mempunyai tujuan untuk membenahi serta membereskan Kota Padang hingga tidak lagi ada warga yang belanja dalam tempat yang dilarang.

Dia mengharap dengan usaha ini Padang semakin lebih teratur serta rapi.

“Jika telah rapi serta teratur baik akan menggerakkan orang hadir bertandang serta pada bagian lain warga jadi lebih teratur,” katanya.

Pada bagian lain dia mengharap PKL yang berada di Padang berdagang tidak menggunakan sarana umum serta sarana sosial hingga dapat berjualan dengan nyaman.

“Pada warga silahkan belanja pada PKL yang patuh ketentuan,” katanya.

Dia mengatakan sekarang ada seputar 80 ribu aktor usaha mikro, kecil serta menengah (UMKM) yang terus dikerjakan pendampingan oleh Pemkot dibawah naungan Dinas Koperasi serta UMKM.

Blibli, Online Shopping Mall Pertama di Indonesia yang Membantu Bangun UMKM

Berkaitan masih ada PKL yang berdagang memakai sarana umum seperti trotoar, menurut dia akan ditertibkan sebab mengganggu banyak orang.

Awalnya akademisi sekaligus juga ahli tata atur Kampus Bung Hatta Padang Miko Kamal Phd merekomendasikan pemerintah Kota Padang membenahi pedagang kaki lima.

“Bila pemerintah kota biarkan saja, di kuatirkan di selama jalan akan banyak muncul pedagang kaki lima serta ini tidak hanya mengganggu jalan menyalahi ketentuan,” katanya.

Menurut dia langkah awal yang perlu dikerjakan ialah membuat tempat atau tempat spesial untuk pedagang kaki lima hingga pengendara serta pejalan kaki tidak terusik.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yakni Perda Kota Padang No 3 tahun 2014 mengenai Pengaturan serta Pemberdayaan PKL tiap pedagang harus mempunyai Sinyal Daftar Usaha, katanya.

Berarti, lanjut ia, bila tidak ada TDU karena itu pemerintah kota memiliki hak menertibkan dengan fakta melanggar perda.

Dia menyarankan faksi berkuasa berkelanjutan menegakkan ketentuan serta jangan sebab fakta orang cari makan pada akhirnya ketentuan tidak ditegakkan.

“Jadi prinsipnya bukan melarang orang berjualan, tetapi membenahi hingga lebih rapi serta teratur hingga tidak mengganggu kebutuhan publik,” katanya.

Tags: , ,

One thought on “Kota Padang Dikenai Pajak Jika Belanja Barang KW”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *